Karnaval Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) di Kota Ternate semestinya menjadi ruang untuk merayakan kebudayaan. Jalan-jalan dipenuhi warna, pakaian adat, musik tradisional, serta rombongan peserta yang berjalan membawa simbol-simbol sejarah dan identitas daerah.

Dari kejauhan, semuanya tampak meriah.

Tetapi di balik kemeriahan itu, ada satu pertanyaan yang layak diajukan: apakah budaya benar-benar sedang dirayakan, atau sekadar sedang dipertontonkan?

Pertanyaan ini penting karena budaya tidak berhenti pada pakaian adat, tarian, aksesori, atau arak-arakan pejabat yang mengenakan busana tradisional. Budaya adalah pengetahuan, ingatan, nilai, bahasa, tradisi, ruang hidup, hingga cara masyarakat menjaga hubungan dengan alam dan sejarahnya.

Karnaval bisa menjadi panggung yang baik untuk memperkenalkan kebudayaan. Namun panggung juga bisa menjadi jebakan ketika budaya hanya diperlakukan sebagai ornamen untuk memperindah sebuah acara.

Di sinilah kritik terhadap karnaval JKPI perlu ditempatkan.

Budaya yang ramai dipertontonkan

Dalam setiap perhelatan besar, budaya memang mudah dijadikan daya tarik. Pakaian adat terlihat menarik di kamera. Tarian mudah menjadi konten media sosial. Musik tradisional memberikan kesan eksotis. Pejabat yang mengenakan busana adat tampak merepresentasikan identitas daerah.

Tidak ada yang salah dengan itu. Masalahnya muncul ketika representasi berhenti pada tampilan.

Budaya akhirnya hanya muncul ketika ada acara resmi. Setelah panggung dibongkar, spanduk diturunkan dan tamu pulang, ke mana budaya itu pergi?

Apakah anak-anak masih mengenal bahasa daerahnya?

Apakah generasi muda masih memahami makna ritual yang diwariskan leluhur?

Apakah situs sejarah dirawat dengan serius?

Apakah para pelaku seni dan pemangku adat mendapatkan ruang hidup yang layak?

Dan apakah masyarakat yang selama ini menjaga kebudayaan memperoleh manfaat nyata dari industri pariwisata dan agenda kota pusaka?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar berapa banyak peserta yang ikut dalam karnaval.

Ketika pejabat menjadi pusat perhatian

Ada paradoks lain yang sering muncul dalam perhelatan budaya.

Masyarakat membawa kebudayaan dari kampung, sanggar, komunitas dan ruang-ruang tradisional. Namun ketika budaya masuk ke panggung resmi, sorotan justru lebih banyak tertuju kepada pejabat.

Pejabat mengenakan pakaian adat. Pejabat berjalan dalam barisan. Pejabat membuka acara. Kamera mengarah kepada pejabat.

Sementara mereka yang setiap hari menjaga kebudayaan—seniman, penari, musisi tradisional, pengrajin, tetua adat, komunitas lokal dan anak-anak muda—sering hanya menjadi pelengkap acara.

Jika situasi semacam ini terus berlangsung, kita patut bertanya: siapa sebenarnya yang sedang dirayakan—budayanya atau orang-orang yang sedang tampil di atas panggung budaya?

Kritik ini bukan berarti pejabat tidak boleh menggunakan pakaian adat atau tampil dalam karnaval. Justru sebaliknya, keterlibatan pejabat penting sebagai bentuk penghormatan.

Namun keterlibatan itu seharusnya diikuti kebijakan yang membuat kebudayaan tetap hidup setelah acara selesai.

Jangan sampai budaya hanya hidup di panggung

Kota pusaka tidak seharusnya dibangun hanya dengan mempercantik kawasan bersejarah atau menggelar festival.

Kota pusaka adalah kota yang mampu membuat masyarakatnya memahami mengapa sebuah benteng penting, mengapa sebuah tradisi harus dijaga, mengapa bahasa daerah harus diwariskan, dan mengapa cerita sejarah tidak boleh hilang.

Jika budaya hanya hidup ketika ada karnaval, maka yang sedan. g kita bangun bukan ekosistem kebudayaan, melainkan panggung kebudayaan.

Panggung tentu diperlukan. Tetapi panggung bukan rumah.

Budaya membutuhkan rumah: keluarga, sekolah, komunitas, ruang publik, sanggar, kampung, museum, situs sejarah, kebijakan pemerintah dan terutama masyarakat yang merasa memiliki kebudayaan tersebut.

Karena itu, keberhasilan JKPI tidak semestinya diukur hanya dari meriahnya karnaval, banyaknya tamu yang datang, atau ramainya pemberitaan.

Ukuran yang lebih penting adalah apa yang terjadi setelah karnaval berakhir.

Apakah ada lebih banyak anak muda yang belajar sejarah Ternate?

Apakah semakin banyak seniman mendapat ruang?

Apakah produk budaya lokal memiliki pasar yang lebih luas?

Apakah situs-situs pusaka semakin terawat?

Apakah masyarakat lokal mendapatkan manfaat ekonomi?

Dan yang paling penting, apakah kebudayaan Ternate menjadi semakin hidup di tengah masyarakatnya sendiri?

Jangan jadikan budaya sebagai kostum tahunan

Ternate memiliki sejarah panjang sebagai salah satu pusat peradaban rempah. Identitas itu terlalu besar jika hanya direduksi menjadi kostum dan pertunjukan.

Kebudayaan Ternate bukan sekadar apa yang terlihat oleh wisatawan. Ada pengetahuan yang diwariskan, ada ingatan kolektif, ada bahasa, adat, kesultanan, tradisi maritim, kuliner, kerajinan, seni, hingga hubungan masyarakat dengan ruang dan lingkungan.

Semua itu membutuhkan perlindungan.

Maka karnaval JKPI seharusnya menjadi pintu masuk, bukan garis akhir.

Dari karnaval, pemerintah bisa bergerak lebih jauh: memperkuat pendidikan budaya di sekolah, mendukung komunitas seni, mendokumentasikan tradisi, melindungi situs pusaka, membuka ruang ekonomi bagi pelaku budaya, serta memastikan generasi muda menjadi pewaris—bukan sekadar penonton.

Sebab ada perbedaan besar antara memamerkan budaya dan merawat budaya.

Memamerkan budaya membutuhkan satu panggung.

Merawat budaya membutuhkan keberpihakan yang berlangsung bertahun-tahun.

Dan ketika karnaval selesai, ketika pakaian adat kembali disimpan di lemari, ketika panggung dibongkar dan para pejabat kembali ke kantor, di situlah sesungguhnya pertanyaan tentang kebudayaan dimulai.

Apakah budaya Ternate masih hidup di tengah masyarakat, atau hanya menunggu dipanggil kembali ketika ada acara berikutnya?

Jangan sampai karnaval membuat kita lupa bahwa kebudayaan bukan pajangan.

Ia adalah identitas.

Dan identitas yang hanya digunakan ketika kamera menyala, pada akhirnya akan kehilangan maknanya ketika kamera dimatikan.

Editor : Redaksi