Sejumlah tenaga kesehatan (nakes) yang bekerja di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara mengeluhkan insentif daerah yang belum dibayarkan selama 11 bulan.
Tunggakan insentif tersebut dialami nakes di sejumlah fasilitas kesehatan, yakni Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), Rumah Sakit Umum (RSU), dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sofifi.
Salah seorang nakes yang bertugas di salah satu rumah sakit UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara mengatakan, keterlambatan pembayaran insentif kali ini merupakan yang pertama terjadi selama dirinya bekerja. Sebelumnya, insentif selalu diterima setiap bulan.
“Baru kali ini provinsi menunggak insentif kami. Sudah 11 bulan lamanya, padahal sebelumnya kami selalu mendapat insentif setiap bulan,” ujarnya dengan nada kecewa, kepada fokusmalut, Senin, 9 November 2026.
Ia menyebut, tunggakan tersebut tidak hanya dialami tenaga kesehatan, tetapi juga dokter spesialis, dokter umum, psikolog klinis, hingga apoteker yang bertugas di rumah sakit UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara.
Menurutnya, kondisi ini bertolak belakang dengan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, termasuk melalui pemberian insentif dan perekrutan tenaga kesehatan setiap tahun.
Ia menjelaskan, tenaga kesehatan di daerah pada dasarnya memiliki sejumlah hak terkait penghasilan, mulai dari gaji pokok dan tunjangan bagi ASN maupun upah bagi tenaga non-ASN, jasa pelayanan, hingga insentif daerah yang diatur melalui kebijakan pemerintah daerah.
Selain itu, terdapat insentif khusus bagi tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah terpencil, yang pembiayaannya dapat bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah sesuai ketentuan.
Para nakes mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara. Dalam pertemuan itu, pihak dinas menyampaikan bahwa pengajuan anggaran insentif telah diperjuangkan, tetapi masih terkendala di Inspektorat karena belum adanya rekomendasi Gubernur.
“Kami bingung salahnya di mana. Kenapa hak insentif kami harus ditangguhkan, padahal kami merupakan garda terdepan yang melayani dan mengobati masyarakat tanpa membeda-bedakan,” ungkapnya.
Ia berharap Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, segera mengetahui kondisi yang dialami para tenaga kesehatan tersebut dan mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan pembayaran insentif.
“Kami sangat menyesalkan kondisi ini dan harus angkat suara karena sudah 11 bulan tidak menerima insentif yang dijanjikan. Ibu Gubernur harus tahu kondisi kami. Silakan tanyakan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Direktur RSJ dan RSU Sofifi, serta Kepala Labkesda mengenai kebenaran persoalan ini,” katanya.
Para nakes berharap pemerintah provinsi segera memberikan kepastian pembayaran tunggakan insentif yang menjadi hak mereka.
“Insentif daerah adalah harapan besar kami. Kami berharap Ibu Gubernur dapat mendengar permohonan ini dan segera merespons kendala tersebut. Tentu kami akan menagih hak itu kepada Ibu Gubernur,” tutupnya.
Penulis : HT
Editor : REDAKSI









Komentar