Maluku Utara seperti sedang dipotret negara melalui dua label yang terdengar paradoksal sekaligus membanggakan: provinsi paling bahagia dan provinsi dengan tingkat kesalehan umat beragama tertinggi.
Pada 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) menempatkan Maluku Utara di posisi pertama Indeks Kebahagiaan dengan skor 76,34, sedikit di atas Kalimantan Utara yang mencapai 76,33. Pengukuran BPS itu tidak semata-mata berbicara tentang pendapatan, tetapi mencakup kepuasan hidup, perasaan, dan makna hidup.
Label tersebut kembali muncul dalam bentuk berbeda pada 2026. Kementerian Agama menempatkan Maluku Utara sebagai provinsi dengan skor tertinggi dalam Indeks Kesalehan Umat Beragama (IKsUB). Data 2025 yang dirilis Kemenag mencatat skor Maluku Utara 93,39, jauh di atas rata-rata nasional 84,61.
Dua predikat itu kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih penting: apa sebenarnya yang sedang diukur negara ketika menyebut masyarakat Maluku Utara bahagia dan saleh?
Sebab, angka indeks bukanlah cermin utuh kehidupan sehari-hari. Ia merupakan hasil pengukuran dengan indikator dan metodologi tertentu. Karena itu, predikat tersebut lebih tepat dibaca sebagai potret statistik tentang kondisi sosial masyarakat, bukan vonis bahwa setiap warga Maluku Utara pasti bahagia atau lebih religius dibanding warga provinsi lain.
Bahagia bukan berarti tanpa masalah
Indeks Kebahagiaan BPS sendiri memiliki cakupan yang cukup luas. Pengukurannya memasukkan kepuasan hidup personal dan sosial, kondisi emosional, serta makna hidup.
Dalam konteks Maluku Utara, sejumlah pengamat sebelumnya mengaitkan tingginya indeks tersebut dengan karakter sosial masyarakat yang kuat. Gotong royong, solidaritas, hubungan kekerabatan, serta toleransi menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kepulauan.
Laporan CNA pada 2023, misalnya, menggambarkan bagaimana masyarakat Maluku Utara tetap dapat menjaga suasana kebersamaan dalam situasi sulit. Sosiolog Herman Oesman menyebut gotong royong dan solidaritas sebagai salah satu faktor yang dapat menjelaskan tingginya indeks kebahagiaan tersebut.
Namun, ada sisi lain yang tak boleh hilang dari pembacaan angka tersebut.
Maluku Utara juga menghadapi persoalan pembangunan yang kompleks: wilayah kepulauan yang terpencar, kesenjangan akses pelayanan, tekanan industrialisasi, konflik ruang hidup, hingga persoalan lingkungan.
Ombudsman RI pada 2024 bahkan menyoroti adanya tantangan dalam pelayanan publik di Maluku Utara meski daerah ini menyandang predikat sebagai provinsi paling bahagia. Artinya, bahagia dalam indeks tidak otomatis berarti seluruh kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi dengan baik.
Lalu apa arti “paling taat beragama”?
Predikat kedua memiliki persoalan serupa.
IKsUB Kemenag tidak sekadar menghitung frekuensi ibadah. Pengukurannya mencakup dimensi personal dan sosial. Dimensi sosial antara lain berkaitan dengan solidaritas, kepedulian, etika, kepedulian terhadap lingkungan, ketaatan kepada pemerintah, etika digital hingga pelestarian budaya.
Dengan kata lain, skor 93,39 tidak dapat diterjemahkan secara sederhana sebagai “93,39 persen warga Maluku Utara taat beragama”.
Angka tersebut merupakan skor indeks yang menggambarkan tingkat keberagamaan berdasarkan sejumlah indikator.
Ini penting karena istilah “paling taat beragama” yang beredar di ruang publik berpotensi menyederhanakan hasil penelitian menjadi semacam perlombaan antarprovinsi dalam hal kesalehan.
Padahal, agama bukan sekadar angka.
Dan kesalehan sosial justru diuji ketika masyarakat berhadapan dengan persoalan nyata: kemiskinan, ketimpangan, kerusakan lingkungan, konflik kepentingan, pelayanan publik, diskriminasi, hingga bagaimana kelompok mayoritas memperlakukan kelompok yang berbeda.
Maluku Utara dan paradoks pembangunan
Di sinilah dua label negara itu menjadi menarik.
Maluku Utara memiliki masyarakat yang hidup dalam jejaring sosial dan budaya yang kuat. Sejarah kesultanan, tradisi gotong royong, hubungan antarkomunitas, serta kehidupan keagamaan menjadi bagian penting dari identitas daerah.
Dokumen DPR RI juga mencatat kerukunan umat beragama di Maluku Utara sebagai salah satu kekuatan daerah. Kerukunan tersebut disebut perlu terus dibina agar tetap menjadi modal sosial masyarakat.
Namun pada saat bersamaan, Maluku Utara sedang mengalami perubahan besar.
Pertambangan dan industri pengolahan mineral tumbuh pesat. Kawasan industri menarik pekerja dari berbagai daerah. Kota-kota tumbuh, kebutuhan infrastruktur meningkat, sementara tekanan terhadap ruang hidup dan lingkungan juga semakin besar.
Pertanyaannya kemudian bukan lagi sekadar “mengapa Maluku Utara bahagia?”
Tetapi: apakah kebahagiaan itu mampu bertahan ketika perubahan ekonomi semakin cepat?
Dan pertanyaan berikutnya: apakah tingginya kesalehan sosial mampu menjadi kekuatan untuk memastikan pembangunan tetap adil, manusiawi, dan tidak merusak ruang hidup masyarakat?
Predikat dari negara pada dasarnya bukan garis akhir. Justru sebaliknya, ia bisa menjadi cermin sekaligus ujian.
Jika Maluku Utara disebut sebagai provinsi paling bahagia, pemerintah semestinya memastikan kualitas hidup yang membuat masyarakat merasa bahagia tidak terkikis oleh ketimpangan, buruknya pelayanan, kerusakan lingkungan atau hilangnya ruang hidup.
Jika masyarakatnya disebut memiliki tingkat kesalehan beragama tertinggi, maka ukuran keberhasilannya seharusnya tidak berhenti pada tingginya skor indeks.
Kesalehan itu harus terlihat dalam tindakan: lebih peduli kepada sesama, menjaga lingkungan, menghormati perbedaan, melawan korupsi, memperbaiki pelayanan publik dan memastikan pembangunan tidak meninggalkan kelompok yang paling rentan.
Pada akhirnya, Maluku Utara tidak membutuhkan terlalu banyak label. Yang lebih dibutuhkan adalah bukti bahwa label tersebut benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari.
Sebab sebuah provinsi tidak menjadi bahagia hanya karena statistik mengatakan demikian. Dan masyarakat tidak menjadi saleh hanya karena sebuah indeks menempatkannya di peringkat pertama.
Penulis : HT
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Sumber pemberitaan
Komentar