Kuasa Hukum Pekerja Tambang Adukan Mediator Disnaker Malut ke Kemenaker

Senin, 9 November 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kuasa hukum saat laporan mediator Disnaker Malut ke Kemnaker. (Kredit Foto: Istimewa)

Kuasa hukum saat laporan mediator Disnaker Malut ke Kemnaker. (Kredit Foto: Istimewa)

Proses mediasi perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan manajemen PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) dipersoalkan. Kuasa hukum pekerja, Zulkifli Suwiryo, mengadukan mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Maluku Utara ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI.

Pengaduan tersebut dilayangkan Kantor Hukum ZB&Co. Law Office melalui surat keberatan Nomor: 022/ZB&Co-LO/XI/2026. Surat itu diterima dan diregistrasi secara resmi oleh Kemenaker RI di Jakarta pada Kamis, 5 November 2026.

Kuasa hukum menilai mediator hubungan industrial, M. Firmansyah Mahmud, S.H., melakukan sejumlah tindakan yang tidak patut dan diduga melanggar prosedur dalam pelaksanaan klarifikasi atau mediasi pertama yang berlangsung di Sofifi, Rabu, 4 November 2026.

Managing Partner ZB&Co. Law Office, Zulfikran A. Bailussy, S.H., mengatakan proses tersebut tidak mencerminkan prinsip imparsialitas dan hak para pihak untuk didengar secara seimbang.

Ia menyoroti pemanggilan klarifikasi yang dinilai terlalu mendadak. Menurutnya, surat panggilan tertanggal 2 November 2026 baru diteruskan kepada kuasa hukum melalui WhatsApp pada 3 November 2026 pukul 18.59 WIT.

Dengan waktu pemberitahuan yang kurang dari 14 jam sebelum pelaksanaan klarifikasi, kuasa hukum menilai pemanggilan tersebut tidak memberikan kesempatan yang cukup bagi pekerja untuk mempersiapkan diri.

Masalah lainnya, mediator tetap menggelar klarifikasi bersama manajemen PT IWIP tanpa kehadiran pekerja maupun kuasa hukumnya.

Padahal, kata Zulfikran, pekerja saat ini sedang sakit dan berada di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dugaan indikasi penyakit akibat kerja (PAK) juga disebut telah disampaikan dan dilampirkan sejak pengaduan awal.

Kuasa hukum, lanjutnya, sebelumnya telah meminta agar proses mediasi difasilitasi secara daring melalui aplikasi Zoom. Namun, permintaan tersebut dinilai tidak diakomodasi oleh mediator.

Zulfikran menyebut mediator justru melanjutkan klarifikasi bersama pihak perusahaan tanpa memastikan akses daring bagi pekerja. Setelah itu, mediator menyatakan proses klarifikasi telah selesai dan akan dilanjutkan ke mediasi kedua.

BACA  IWIP Terancam Sanksi Usai Insiden Kebakaran Limbah Ban Bekas Dekat Permukiman Warga

“Bagaimana mungkin sebuah penyelesaian perselisihan hubungan industrial bisa berjalan adil jika hak pekerja untuk didengar diabaikan sejak awal? Pemanggilan mendadak di bawah 24 jam dan dilanjutkannya mediasi secara sepihak tanpa memfasilitasi akses daring merupakan bentuk pengabaian terhadap UU Nomor 2 Tahun 2004 serta Permenaker Nomor 17 Tahun 2014,” tegasnya, Minggu, 08 November 2026.

Atas kejadian tersebut, ZB&Co. Law Office meminta Kemenaker RI dan Disnakertrans Maluku Utara melakukan pemeriksaan terhadap mediator yang bersangkutan.

Mereka juga mendesak agar dugaan pelanggaran prosedur dan etika tersebut diusut serta ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain pemeriksaan, kuasa hukum meminta mediator M. Firmansyah Mahmud diganti dengan pejabat lain yang dinilai lebih netral, independen, dan profesional dalam menangani perselisihan hubungan industrial.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari pihak mediator maupun Disnakertrans Provinsi Maluku Utara terkait keberatan yang disampaikan kuasa hukum tersebut.

Penulis : HT

Editor : REDAKSI

Berita Terkait

Resmi Dilantik, GEKRAFS Halteng Bidik Potensi Ekonomi Kreatif Lokal
Kontraktor Timbunan SMPN 25 Halteng Luruskan Isu Material Galian C
Pemberitaan Terkait Timbunan di SMPN 25 Halteng Dinilai Keliru
Buruh di Lelilef Ini Kehilangan Dua Jari Tangan saat Kerja, PT Cahaya Bintang Construction Malah Dinilai Abai
IWIP Terancam Sanksi Usai Insiden Kebakaran Limbah Ban Bekas Dekat Permukiman Warga
Ini Dampak Berbahaya Jika Menghirup Asap Pembakaran Ban, Warga Sekitar IWIP Harus Waspada!
Kebakaran Ban Bekas di Kawasan PT IWIP, Warga Terancam Asap Beracun

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 07:44 WIT

Kuasa Hukum Pekerja Tambang Adukan Mediator Disnaker Malut ke Kemenaker

Senin, 19 Oktober 2026 - 21:21 WIT

Resmi Dilantik, GEKRAFS Halteng Bidik Potensi Ekonomi Kreatif Lokal

Kamis, 15 Oktober 2026 - 21:58 WIT

Kontraktor Timbunan SMPN 25 Halteng Luruskan Isu Material Galian C

Kamis, 15 Oktober 2026 - 11:22 WIT

Pemberitaan Terkait Timbunan di SMPN 25 Halteng Dinilai Keliru

Senin, 21 September 2026 - 20:48 WIT

Buruh di Lelilef Ini Kehilangan Dua Jari Tangan saat Kerja, PT Cahaya Bintang Construction Malah Dinilai Abai

Berita Terbaru

Kuasa hukum saat laporan mediator Disnaker Malut ke Kemnaker. (Kredit Foto: Istimewa)

Halmahera Tengah

Kuasa Hukum Pekerja Tambang Adukan Mediator Disnaker Malut ke Kemenaker

Senin, 9 Nov 2026 - 07:44 WIT

Perahu nelayan warga Desa Kawasi di Pulau Obi saat mengadang tongkang Harita Nikel. (Kredit foto: warga)

Daerah

Nelayan Maluku Utara Makin Sering Diganggu Kapal Tambang

Rabu, 21 Okt 2026 - 10:36 WIT

Prosesi pelantikan pengurus DPC GEKRAFS Halmahera Tengah. (Kredit Foto: Istimewa untuk FOKMLT)

Halmahera Tengah

Resmi Dilantik, GEKRAFS Halteng Bidik Potensi Ekonomi Kreatif Lokal

Senin, 19 Okt 2026 - 21:21 WIT