Proses mediasi perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan manajemen PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) dipersoalkan. Kuasa hukum pekerja, Zulkifli Suwiryo, mengadukan mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Maluku Utara ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI.
Pengaduan tersebut dilayangkan Kantor Hukum ZB&Co. Law Office melalui surat keberatan Nomor: 022/ZB&Co-LO/XI/2026. Surat itu diterima dan diregistrasi secara resmi oleh Kemenaker RI di Jakarta pada Kamis, 5 November 2026.
Kuasa hukum menilai mediator hubungan industrial, M. Firmansyah Mahmud, S.H., melakukan sejumlah tindakan yang tidak patut dan diduga melanggar prosedur dalam pelaksanaan klarifikasi atau mediasi pertama yang berlangsung di Sofifi, Rabu, 4 November 2026.
Managing Partner ZB&Co. Law Office, Zulfikran A. Bailussy, S.H., mengatakan proses tersebut tidak mencerminkan prinsip imparsialitas dan hak para pihak untuk didengar secara seimbang.
Ia menyoroti pemanggilan klarifikasi yang dinilai terlalu mendadak. Menurutnya, surat panggilan tertanggal 2 November 2026 baru diteruskan kepada kuasa hukum melalui WhatsApp pada 3 November 2026 pukul 18.59 WIT.
Dengan waktu pemberitahuan yang kurang dari 14 jam sebelum pelaksanaan klarifikasi, kuasa hukum menilai pemanggilan tersebut tidak memberikan kesempatan yang cukup bagi pekerja untuk mempersiapkan diri.
Masalah lainnya, mediator tetap menggelar klarifikasi bersama manajemen PT IWIP tanpa kehadiran pekerja maupun kuasa hukumnya.
Padahal, kata Zulfikran, pekerja saat ini sedang sakit dan berada di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dugaan indikasi penyakit akibat kerja (PAK) juga disebut telah disampaikan dan dilampirkan sejak pengaduan awal.
Kuasa hukum, lanjutnya, sebelumnya telah meminta agar proses mediasi difasilitasi secara daring melalui aplikasi Zoom. Namun, permintaan tersebut dinilai tidak diakomodasi oleh mediator.
Zulfikran menyebut mediator justru melanjutkan klarifikasi bersama pihak perusahaan tanpa memastikan akses daring bagi pekerja. Setelah itu, mediator menyatakan proses klarifikasi telah selesai dan akan dilanjutkan ke mediasi kedua.
“Bagaimana mungkin sebuah penyelesaian perselisihan hubungan industrial bisa berjalan adil jika hak pekerja untuk didengar diabaikan sejak awal? Pemanggilan mendadak di bawah 24 jam dan dilanjutkannya mediasi secara sepihak tanpa memfasilitasi akses daring merupakan bentuk pengabaian terhadap UU Nomor 2 Tahun 2004 serta Permenaker Nomor 17 Tahun 2014,” tegasnya, Minggu, 08 November 2026.
Atas kejadian tersebut, ZB&Co. Law Office meminta Kemenaker RI dan Disnakertrans Maluku Utara melakukan pemeriksaan terhadap mediator yang bersangkutan.
Mereka juga mendesak agar dugaan pelanggaran prosedur dan etika tersebut diusut serta ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain pemeriksaan, kuasa hukum meminta mediator M. Firmansyah Mahmud diganti dengan pejabat lain yang dinilai lebih netral, independen, dan profesional dalam menangani perselisihan hubungan industrial.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari pihak mediator maupun Disnakertrans Provinsi Maluku Utara terkait keberatan yang disampaikan kuasa hukum tersebut.
Penulis : HT
Editor : REDAKSI









1 Komentar