Sebuah slide berjudul “Nickel Money” menyeret Gubernur Maluku Utara ke forum HAM Asia-Pasifik. Angkanya ternyata bukan yang terbaru.
Satu slide, satu nama, satu angka. Cukup untuk membuat Maluku Utara kembali bergema, kali ini dari Bangkok, jauh dari Sofifi.
Slide itu berjudul “The Richest Governors: Nickel Money”. Di bawahnya tertera nama Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara, dengan angka sekitar Rp709 miliar. Nama itu tidak muncul di panggung politik dalam negeri, tetapi di 8th UN Responsible Business and Human Rights Forum, Asia-Pasifik, 14-17 September 2026.
Forum bertema Building Resilience, Advancing Rights itu mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, masyarakat sipil, akademisi, pekerja, masyarakat adat, dan kelompok terdampak bisnis. Di ruang seperti itu, perusahaan ditanya soal hak asasi dan lingkungan.
Dalam hitungan hari, potongan slide itu menyebar di media sosial. Nikel, uang, dan seorang kepala daerah kini berada dalam satu bingkai. Publik pun cepat menyimpulkan: inilah harta gubernur dari tambang.
Kesimpulan itu terlalu cepat. Namun, pertanyaan yang ditinggalkan slide itu tidak ikut hilang.
Angka lama, kesimpulan yang melompat
Rp709 miliar memang pernah tercatat. Dalam LHKPN yang dilaporkan pada Oktober 2024, kekayaan bersih Sherly tercatat Rp709,76 miliar, terdiri atas tanah dan bangunan, surat berharga, kas, harta bergerak lain, dan aset lainnya. Tidak ada keterangan di sana bahwa seluruhnya berasal dari tambang nikel.
Angka itu pun sudah usang. Dalam laporan Februari 2025, total hartanya tercatat Rp972,11 miliar. Materi dari Bangkok memakai data yang lebih lama.
Saham tambang, warisan, dan kursi gubernur
Meski begitu, sorotan itu tidak muncul dari ruang hampa. Sherly terkait dengan bisnis keluarga, termasuk pertambangan. Salah satu perusahaan yang disebut adalah PT Karya Wijaya, penambang nikel di Maluku Utara. Sejumlah pemberitaan menyebut Sherly sebagai pemegang sahamnya. Laporan lain menyebut saham itu berasal dari warisan mendiang suaminya, Benny Laos.
Sherly sendiri pernah menjelaskan hal serupa. Menurut dia, saham tambang itu warisan setelah Benny meninggal. Ia menyatakan kepemilikannya sudah dicantumkan dalam LHKPN dan ia telah melepaskan jabatan di perusahaan-perusahaan itu setelah menjadi pejabat publik.
Penjelasan itu tidak menutup soal. Sherly kini memimpin Maluku Utara, salah satu pusat pertumbuhan industri nikel nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, daerah ini mengalami ekspansi besar-besaran penambangan dan pengolahan nikel. Di wilayah seperti itu, pertanyaan tentang siapa memiliki apa, dan siapa memutuskan apa, sulit dihindari.
Lebih dari sekadar angka
Materi dari Bangkok, menurut yang beredar, tidak hanya memuat angka harta. Nama Sherly juga disebut dalam rangkaian pembahasan tentang penambangan dan pengolahan nikel. Di situlah kemunculan namanya menjadi bermakna.
Forum itu tidak sedang menghitung kekayaan pejabat. Yang dibahas adalah bagaimana bisnis semestinya berjalan dengan menghormati hak asasi manusia, lingkungan, dan warga terdampak.
Delegasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, misalnya, membawa riset tentang dampak industri nikel Indonesia dari sisi hukum bisnis, HAM, keberlanjutan lingkungan, dan akses pemulihan bagi korban.
Dalam bingkai itu, “Nickel Money” menaruh kekayaan pribadi dan bisnis tambang dalam satu pertanyaan besar: siapa yang menikmati manfaat ekonomi nikel, siapa yang menanggung dampaknya, dan bagaimana pejabat yang punya kaitan dengan bisnis ekstraktif menjaga transparansi serta menghindari konflik kepentingan.
Editor : Redaksi
Komentar