Kehilangan uang karena investasi bodong tidak selalu berarti aset korban tidak bisa kembali. Dalam proses penegakan hukum, aset yang berhasil ditelusuri, diblokir atau disita dapat menjadi bagian dari mekanisme pemulihan kerugian korban.
Namun, pengembalian dana tidak berlangsung otomatis setelah pelaku ditangkap. Ada proses hukum yang harus dilalui, mulai dari penelusuran aset, penyitaan, pembuktian kepemilikan hingga keputusan pengadilan.
Salah satu jalurnya terjadi ketika uang atau aset hasil tindak pidana berhasil ditemukan dan disita aparat penegak hukum. Pedoman Kejaksaan menyebut aset atau benda sitaan yang diperoleh terpidana dari korban dapat dituntut jaksa untuk dikembalikan kepada korban dengan menyebut secara jelas pihak yang berhak menerimanya.
1. Korban harus melapor
Langkah pertama adalah melaporkan dugaan penipuan kepada aparat penegak hukum dan menyampaikan seluruh bukti transaksi.
Bukti tersebut dapat berupa bukti transfer, rekening koran, percakapan dengan pelaku, kuitansi, perjanjian investasi, promosi investasi, bukti setoran, serta dokumen lain yang menunjukkan jumlah kerugian.
Identitas korban dan nilai kerugian juga penting dicatat secara jelas agar dapat digunakan dalam proses penyidikan dan pembuktian.
2. Rekening atau aset pelaku dapat ditelusuri
Dalam kasus penipuan transaksi keuangan, pemblokiran rekening menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah dana segera dipindahkan atau ditarik pelaku.
Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang dikoordinasikan OJK telah menangani ratusan ribu laporan penipuan. Hingga periode yang dilaporkan OJK pada 31 Juli 2026, IASC telah memblokir dana terkait scam sekitar Rp724 miliar.
Sebelumnya, OJK juga mencatat dana korban yang berhasil dikembalikan melalui mekanisme IASC mencapai Rp161 miliar kepada 1.070 korban berdasarkan data hingga 12 Januari 2026.
Ini menunjukkan bahwa dalam kasus tertentu, dana korban dapat dikembalikan apabila masih berhasil ditelusuri dan diblokir dalam rekening yang terkait dengan tindak pidana.
3. Aset yang disita menjadi bagian dari proses hukum
Selain uang dalam rekening, penyidik dapat menyita aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana sesuai ketentuan hukum.
Aset tersebut kemudian menjadi barang bukti dan dikelola selama proses hukum berlangsung.
Kejaksaan memiliki fungsi pemulihan aset yang mencakup penelusuran, perampasan dan pengembalian aset hasil tindak pidana kepada negara, korban atau pihak yang berhak.
4. Putusan pengadilan menentukan pengembalian
Pengembalian aset kepada korban pada prinsipnya berkaitan dengan proses dan putusan pengadilan.
Pedoman Kejaksaan menyebut pengembalian aset kepada korban atau pihak yang berhak dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Bukti kepemilikan yang sah juga menjadi bagian penting dalam proses tersebut.
Karena itu, korban perlu memastikan identitas, bukti transaksi dan jumlah kerugian tercatat dalam proses hukum.
5. Bagaimana jika aset pelaku dijual atau dilelang?
Dalam perkara tertentu, aset hasil tindak pidana dapat dirampas untuk kemudian dilelang berdasarkan putusan pengadilan.
Hasil lelang selanjutnya dapat digunakan sesuai amar putusan, termasuk untuk dikembalikan kepada korban apabila putusan memang menetapkannya.
Contohnya, dalam perkara PT Hanson International, Mahkamah Agung memutuskan barang bukti dirampas untuk dilelang dan hasilnya dikembalikan secara proporsional kepada masing-masing korban.
Pada 2026, Kejaksaan juga melaporkan adanya hasil lelang aset yang sebagian uang rampasannya dikembalikan langsung kepada korban kejahatan.
6. Jangan percaya pihak yang menjanjikan uang kembali
Korban juga perlu berhati-hati terhadap pihak yang menawarkan jasa dengan janji dapat mengembalikan uang secara cepat dengan meminta biaya terlebih dahulu.
Proses pemulihan aset merupakan bagian dari mekanisme hukum. Tidak ada jaminan seluruh kerugian korban pasti kembali, terutama apabila dana telah dipindahkan, dibelanjakan atau aset pelaku tidak lagi mencukupi.
Karena itu, korban sebaiknya menyimpan seluruh bukti transaksi dan mengikuti perkembangan perkara melalui penyidik, jaksa atau lembaga resmi yang menangani kasus tersebut.
Pada akhirnya, ada dua jalur yang perlu dibedakan. Untuk dana penipuan yang masih berada di rekening dan berhasil diblokir, pengembalian dapat dilakukan melalui mekanisme penanganan scam. Sementara aset pelaku yang telah disita sebagai hasil tindak pidana mengikuti proses pembuktian dan putusan pengadilan.
Artinya, peluang pengembalian aset sangat bergantung pada apakah dana atau aset tersebut masih dapat ditemukan, dibuktikan keterkaitannya dengan tindak pidana, serta bagaimana statusnya ditentukan dalam proses hukum (hht*).
Editor : Redaksi
Komentar